Surabaya (optika.id) - Institut Pertanian Bogor (IPB) mengeluarkan Seruan dari Bogor yang berisi lima poin penting terkait praktik demokrasi dan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Seruan ini disampaikan oleh Forum Keluarga IPB, yang terdiri dari sivitas akademika dan alumni IPB, dalam konferensi pers di IPB International Convention Center (IICC), Sabtu (3/2/2024) malam.
Forum IPB menyatakan keprihatinan atas indikasi kuat bahwa sistem demokrasi di Indonesia tidak berjalan dengan baik dan disimpang oleh kepentingan individu, kelompok, dan penguasa. Forum juga menyoroti tantangan yang mengancam kesatuan dan persatuan bangsa, serta keberlanjutan pembangunan dalam mewujudkan kemakmuran dan keadilan.
Baca Juga: Prabowo Disarankan Putuskan Hubungannya dengan Jokowi!
Kami mengingatkan bahwa IPB adalah oase peradaban tempat pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pertanian dalam arti luas, dan penguatan etika dan penegakkan kebenaran, kata Hariadi Kartodihardjo, perwakilan forum, dalam konferensi persnya.
Forum IPB juga menegaskan komitmen dan perjuangan IPB sebagai Kampus Rakyat yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip kejujuran, objektivitas, pemeliharaan keserasian, dan keberlanjutan kehidupan di muka bumi; keberpihakan terhadap kepentingan bangsa, dan senantiasa berorientasi ke arah masa depan yang lebih maju dan lebih berkeadilan.
Forum IPB berpedoman pada sila keempat Pancasila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima poin seruan forum adalah sebagai berikut:
1. Kepemimpinan dan pemerintahan Indonesia harus dikembalikan pada semangat sila keempat Pancasila. Sistem demokrasi harus dijalankan untuk kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan individu, kelompok dan penguasa;
2. Kepemimpinan nasional wajib dipilih melalui proses demokrasi yang bebas, jujur, dan adil untuk memperoleh legitimasi kuat dari rakyat, serta dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan dengan check and balance antara pemerintah, DPR dan DPD yang baik;
3. Pemimpin nasional harus menjunjung tinggi etika dan moral yang sejalan dengan sumpah jabatan sehingga kepercayaan masyarakat dapat terjaga dan menjadi teladan bagi rakyat;
4. Peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya harus dikembalikan pada amanat rakyat dan akal sehat. Untuk itu, pejabat pemerintah dan aparatur negara, terutama penegak hukum, harus menjaga profesionalitas dan netralitas antara lain dalam penyelenggaraan pemilu;
5. Sikap dan suara kritis sivitas akademika dan setiap warga negara harus dilindungi dan dapat diekspresikan tanpa rasa takut untuk mewujudkan demokrasi yang bermartabat.
Baca Juga: Jokowi Sudah Layak Disandingkan dengan Pemimpin Korup di Dunia?
Forum menutup pernyataannya dengan menyampaikan Seruan dari Bogor ini kepada semua pihak demi keutuhan dan keadaban bangsa. Forum juga mengharapkan dan mendorong proses suksesi kepemimpinan nasional melalui pemilu yang berlangsung tertib, aman dan damai.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Keluarga besar IPB akan terus semangat mengabdi dan bekerja keras untuk kejayaan negeri ini agar upaya kita mendapat rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, harap Hariadi.
Sesuatu yang terkait dengan situasi politik di Indonesia dan lebih spesifik IPB ingin menanggapi juga beberapa hal yang terkait dengan perkembangan di lapangan. Menurut Hariadi, inti sebenarnya adalah pelaku-pelaku yang selama ini bekerja di IPB.
Aspek yang dibahas fokus pada pertanian dalam arti luas tetapi yang dilaksanakan lebih banyak nilai-nilai yang terkait bagaimana sebetulnya pembangunan yang lebih luas dapat dilanjutkan dan ditegaskan di dalam pemerintahan yang segera akan berganti ini.
IPB melihat seperti itu pertama yang dilihat adalah domain keilmuan dari seluruh fakultas di IPB. Jadi ada kehutanan disana, ada pertanian ada yang lain-lain terkait dengan itu" kata Hariadi.
Baca Juga: Indikator Jokowi Layak sebagai Nominator Presiden Terkorup Dunia, Apa saja Itu?
"Yang kita tahu, semua aspek ini banyak sekali persoalan baik di sektor kehutanan, pertanian dan seterusnya.
Ketika dilanjutkan mengapa itu terjadi maka ini sangat ditentukan bagaimana kepemimpinan sekarang dan yang akan datang dapat menjalankan misi-misi yang sudah tertuang dalam undang-undang maupun undang-undang itu juga masih dianggap bermasalah" sambung Hariadi.
Jadi orientasinya IPB ini sebenarnya kita sebut seperti tadi pertanian dalam arti luas juga bukan saja pertanian pangan tetapi juga menyangkut lingkungan hidup seperti yang saya jelaskan, tandasnya
Seruan ini didukung oleh berbagai pihak, termasuk tokoh-tokoh nasional, akademisi, aktivis, dan organisasi kemasyarakatan. Seruan ini juga sejalan dengan aspirasi masyarakat yang menginginkan perubahan dan pembaruan dalam sistem politik dan pemerintahan di Indonesia. Seruan ini juga menjadi salah satu bentuk kontribusi IPB dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertanian dan sektor terkait, yang merupakan salah satu kunci untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat Indonesia
Editor : Pahlevi
