Itu Tidak Sesuai Fatsoen Politik

Oleh: Ahmad Cholis Hamzah

Optika.id - Saya ketika menjadi aktivis mahasiswa tahun 1970 an sering mendengar istilah "Fatsoen Politik" dari para senior apabila berdiskusi tentang kondisi perpolitikan di Indonesia. "hal itu sudah melanggar fatsoen politik" demikian kata salah satu senior saya saat mengungkapkan pendapatnya tentang tindakan politisi yang tidak pas dengan fatsoen itu.

Dari berbagai sumber saya menemukan bahwa asal kata fatsoen itu berasal dari bahasa Sansekerta yang bermakna "etika", ada yang mengatakan bahwa fatsoen itu merupakan kosakata yang diserap dari bahasa Belanda yang bermakna sopan santun atau tata krama. Berdasarkan arti kata fatsoen itu maka "fatsoen politik" itu proses atau aktivitas politik yang mengandung ass-asas etika, keadaban, tata krama dan tanggung jawab dalam bingkai kesetaraan dan penghormatan kepada sesama pelaku politik baik personal maupun lembaga.

Ada hal-hal menarik pasca hari lebaran Idul Fitri lalu dimana ketika "the Sitting President" Pak Prabowo Subianto, presiden yang resmi saat ini sedang tidak berada di tanah air karena melakukan tugas negara berkunjung luar negeri antara lain ke Turkiye, Yordania, Mesir; beberapa menteri kabinetnya "sowan" ke "Presiden RI ke 7" demikian sebutan yang populer oleh para pendukungnya kepada Pak Joko Widodo. Sebutan itu mengganti sebutan "mantan Presiden".

Lalu masyarakat menyoroti pengakuan dari dua menteri nya pak Prabowo yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada tanggal 11 April 2025 ketika ber-lebaran ke kediaman Pak Jokowo dengan mengatakan kepada awak media bahwa Jokowi itu "Bos Saya". Persisnya pak Menteri Trenggono mengatakan "Silaturahmi sama bekas bos saya, sekarang masih bos saya.dan minta arahan-arahan". Sementara itu Menkes Budi Gunadi menyampaikan bahwa kedatangannya bertujuan untuk bersilaturahmi dengan Jokowi dan Ibu Negara Iriana. "Silaturahmi karena Pak Jokowi kan bosnya saya. Jadi saya sama ibu silaturahmi, mohon maaf lahir dan batin," ujarnya.

Sebelum kedatangan Trenggono dan Budi Gunadi, telah lebih dulu hadir para menteri lainnya dari Kabinet Prabowo seperti Zulkifli Hasan, Bahlil Lahadalia, Wihaji, Budi Arie Setiadi, Sri Mulyani, dan Pratikno dalam rangka silaturahmi Lebaran ke kediaman Presiden Jokowi.

Yang menariknya lagi, Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur bersama Irjen Pol Nanang Avianto Kapolda Jatim, dan Mayjen TNI Rudy Saladin Pangdam V Brawijaya diberitakan berkunjung ke kediaman Joko Widodo Presiden ke-7 RI di Surakarta Jawa Tengah, Selasa (15/4/2025). Khofifah mengatakan, pertemuannya bersama Kapolda Jatim dan Pangdam V Brawijaya sebagai bentuk silaturahim halalbihalal dengan Jokowi.

Gubernur Jatim itu menjelaskan, dalam pertemuan tersebut ia membahas sejumlah isu strategis dalam diskusi bersama Jokowi. Salah satu isu yang dibahas tentang perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China yang kembali memanas setelah Donald Trump Presiden AS mengumumkan kebijakan tarif resiprokal terhadap barang impor.

Gubernur Jatim itu menjelaskan, dalam pertemuan tersebut ia membahas sejumlah isu strategis dalam diskusi bersama Jokowi.

Tidak ada yang salah dalam aktivitas kunjungan para petinggi negara dan propinsi itu ke mantan Presiden Jokowi karena itu merupakan bentuk silaturahmi. Namun dari perpektif fatsoen politik, kegiatan itu tidak "pas", tidak "appropriate" karena ketika Presiden yang sekarang Pak Prabowo lagi berada di luar negeri, para menterinya itu secara terbuka mengatakan bahwa Jokowi itu masih bos mereka dan minta arahan-arahan. Bukankah seharusnya mereka itu harus mengutarakan loyalty nya atau kesetiannya kepada Pak Prabowo sebagai bos mereka dan tentu sewajarnya minta arahan-arahan.

Yang tidak pas secara "fatsoen politik" itu seorang gubernur beserta Kapolda dan Pangdam mendiskusikan soal perang dagang yang dikumandangkan Presiden AS Donald Trump dengan perang tarif nya itu dengan "Presiden RI ke 7" dimana isu itu sebenarnya adalah domainnya Pak Prabowo, Presiden yang sedang menjabat.

Karena itu wajar kalau ada keprihatinan dari masyarakat akan adanya "matahari kembar" di negeri ini. Masyarakat lalu bertanya-tanya "siapa sebenarnya Presiden RI itu?" atau "siapa yang memegang kekuasaan di RI sekarang ini?" atau "bisa-bisa Pak Prabowo dibawah kendali Pak Jokowi".

Para menteri kabinetnya Pak Prabowo yang mengakui secara terbuka bahwa sebenarnya Pak Jokowi lah bos mereka dan minta arahan-arahan, dan pengakuan itu diutarakan ketika "the sitting President" Prabowo tidak berada di tanah air itu yang melanggar fatsoen atau tata krama politik.