Optika.id - Universitas Harvard (UH), salah satu universitas tertua dan terkemuka di Amerika Serikat (AS), melawan perintah Donald Trump, Presiden Amerika Serikat (AS). Menurut Presiden UH, Alan M Garber, tidak ada presiden dari partai manapun yang boleh mendekte kebebasan dan independensi akademik.
"Kami telah memberi tahu pemerintah melalui penasihat hukum kami bahwa kami tidak akan menerima perjanjian yang mereka usulkan," kata Presiden Harvard Alan M. Garber dalam sebuah pernyataan, Rabu (16/4/2025).
"Universitas tidak akan menyerahkan independensinya atau hak konstitusionalnya," tegasnya.
"Tidak ada pemerintah, terlepas dari partai mana yang berkuasa, yang boleh mendikte apa yang boleh diajarkan universitas swasta, siapa yang boleh mereka terima dan pekerjakan, dan bidang studi dan penyelidikan mana yang boleh mereka tekuni," kata Garber.
Pernyataan keras juga dikatakan oleh Nikolas Bowie.
"Apa yang dituntut Presiden Amerika Serikat dari universitas tidak lain adalah otoriter," kata profesor Sekolah Hukum Harvard Nikolas Bowie.
"Dia melanggar hak Amandemen Pertama universitas dan fakultas dengan menuntut bahwa jika universitas ingin menyimpan uang ini, mereka harus menekan kebebasan berbicara kami dan mengubah apa yang kami ajarkan dan cara kami belajar," kata Bowie.
Obama Dukung Harvard
Perlawanan UH terhadap Trump juga didukung oleh Barack Obama, mantan Presiden Amerika Serikat yang juga alumnus UH. Perlawanan juga didukung oleh beberapa profesor dan mahasiswa. Mereka mengatakan protes dan menilai tindakan Trump dianggap sebagai hal tidak adil disamakan dengan antisemitisme sebagai dalih untuk serangan inkonstitusional terhadap kebebasan akademis.
Ada sekitar 39 perguruan tinggi di AS yang mendukung UH dalam melawan Trump. Forbes telah mengidentifikasi 39 PT yang memiliki keragaman pendapatan dan kekuatan finansial, terutama dalam bentuk dana abadi yang besar, untuk melawan tuntutan pemerintahan Trump agar tunduk, dengan kedok memerangi antisemitisme di kampus.
Ada beberapa PT AS yang mencoba mendukung UH. Hanya saja beberapa PT itu ada yang mengambil sikap moderat, mencari jalan tengah, meskipun dipaksa Trump. Universitas Columbia, Universitas Cornell. Universitas Princeton, Universitas Stanford.
Sementara itu mantan presiden Amerika Serikat, Barack Obama, mendukung keputusan Universitas Harvard menolak permintaan pemerintahan Trump yang meminta reformasi kepemimpinan universitas, revisi kebijakan penerimaan mahasiswa, hingga penghentian pengakuan terhadap beberapa klub mahasiswa.
Menanggapi perkembangan ini, Harvard mengatakan tidak akan mematuhi tuntutan pemerintah. Bahkan Harvard memberi peringatan akan ada ancaman datang.
"Jika pemerintah menarik diri dari kemitraan ini sekarang, tidak hanya kesehatan dan kesejahteraan jutaan orang, tetapi juga keamanan ekonomi dan vitalitas negara kita terancam," tegas Presiden UH tersebut, dikutip CNN International, Selasa (15/4/2025).
Universitas tersebut menerima surat dari gugus tugas federal minggu lalu yang menguraikan tuntutan kebijakan tambahan yang disebut "akan menjaga hubungan keuangan Harvard dengan pemerintah federal". Ini sebenarnya rentetan dari ancaman pemerintah Trump ke sejumlah perguruan tinggi di seluruh AS dengan pemotongan dana jika perubahan kebijakan sekolah tidak dilakukan.
Sementara itu, cabang fakultas Harvard dari American Association of University Professors, bersama dengan organisasi nasional, mengajukan gugatan terhadap pemerintahan Trump pada hari Jumat, bersamaan dengan permintaan dari para profesor untuk perintah penahanan sementara segera guna memblokir pemerintah dari pemotongan pendanaan federal Harvard.
"Apa yang dituntut Presiden Amerika Serikat dari universitas tidak lain adalah otoriter," kata profesor Sekolah Hukum Harvard Nikolas Bowie.
"Dia melanggar hak Amandemen Pertama universitas dan fakultas dengan menuntut bahwa jika universitas ingin menyimpan uang ini, mereka harus menekan kebebasan berbicara kami dan mengubah apa yang kami ajarkan dan cara kami belajar," kata Bowie.
Mantan presiden Amerika Serikat Barack Obama mendukung keputusan Universitas Harvard menolak permintaan pemerintahan Trump yang meminta reformasi kepemimpinan universitas, revisi kebijakan penerimaan mahasiswa, hingga penghentian pengakuan terhadap beberapa klub mahasiswa.
Sebagai alumni Universitas Harvard, Obama menyebut langkah yang dilakukan pemerintah Trump itu melanggar hukum dan tidak adil. Ia juga meminta institusi pendidikan lainnya mengikuti langkah Harvard dengan tidak menuruti tuntutan Trump.
"Harvard telah menjadi contoh bagi institusi pendidikan tinggi lainnya menolak usaha yang tidak sah dan tidak hati-hati untuk membatasi kebebasan akademi, sambil mengambil langkah konkret untuk memastikan semua mahasiswa di Harvard mendapat manfaat dari lingkungan penyelidikan intelektual, perdebatan yang ketat, dan rasa saling menghormati," kata Obama lewat media sosial, dikutip dari BBC, Rabu (16/4/2025).
Universitas Harvard adalah institusi pendidikan tinggi paling bergengsi dan tertua di Amerika Serikat, dikenal secara global karena kualitas akademiknya, jaringan alumninya yang berpengaruh, serta selektivitas penerimaannya yang sangat ketat.
Obama yang lulus dari Sekolah Hukum Harvard pada 1991 sangat jarang mengkritik atau menegur pejabat pemerintah atau kebijakan pemerintah di media sosial sejak meninggalkan Gedung Putih hampir satu dekade lalu.
Postingannya selama pemilihan presiden lalu lebih banyak memuji mantan wakil presiden Kamala Harris dan sejak Hari Pelantikan, dia lebih banyak memposting penghormatan, pesan dan pemikiran pribadi tentang olahraga.
Obama merupakan salah satu dari segelintir tokoh politik di AS dan pejabat universitas yang sekarang menentang upaya pemerintah Trump untuk membentuk kembali universitas papan atas negara itu melalui tekanan untuk mengubah apa yang mereka ajarkan, siapa yang mereka pekerjakan, dan mengancam memotong dana penelitian.
Trump Ugal-Ugalan
Kelakukan rezim Trump dikenal ugal-ugalan. Bahkan banyak yang menilai di luar nalar sehat, utamanya nalar ekonomi, politik, dan politik global.
Politik Trump yang mendukung Israel dan anti Palestina secara membabi buta memaksa PT AS agar mengubah policy PT tentang penerimaan mahasiswa, meminta PT mendukung mahasiswa Yahudi.
Karena UH menentang Traump maka rezim Trump bakal mencabut status bebas pajak Harvard pada Selasa (15/4/2025). Ia juga menuntut permintaan maaf dari salah satu universitas tertua dan terkemuka di negara itu.
Seperti yang diberitakan Reuters pada Rabu (16/4/2025), ancaman Trump terjadi lantaran Harvard menolak permintaannya terkait tuntutan yang melanggar hukum untuk merombak program akademik, termasuk penanganan aktivitas demonstrasi pro-Palestina di kampusnya.
Trump mengatakan dalam sebuah unggahan di media sosial pada Selasa bahwa ia sedang mempertimbangkan apakah akan mengakhiri status bebas pajak Harvard jika terus mendorong apa yang disebutnya "bersifat politis, ideologis, dan terinspirasi atau mendukung teroris".
Sebelumnya juru bicara Gedung Putih dalam sebuah pernyataan mengatakan Trump berupaya untuk 'Membuat Pendidikan Tinggi Hebat Lagi'. Harvard pun disebut melanggar hukum institusi.
"Presiden Trump berupaya untuk 'Membuat Pendidikan Tinggi Hebat Lagi' dengan mengakhiri antisemitisme yang tidak terkendali dan memastikan uang pembayar pajak federal tidak mendanai dukungan Harvard terhadap diskriminasi rasial yang berbahaya atau kekerasan bermotif rasial," kata juru bicara Gedung Putih dalam sebuah pernyataan.
"Harvard atau institusi mana pun yang ingin melanggar Judul VI, secara hukum, tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pendanaan federal," tambahnya.
Di antara mandat dalam surat pemerintahan tersebut adalah penghapusan program keberagaman, kesetaraan, dan inklusi Harvard, pelarangan masker pada protes kampus, reformasi perekrutan dan peneimaan mahasiswa berbasis prestasi, dan pengurangan kekuasaan yang dipegang oleh fakultas dan administrator yang "lebih berkomitmen pada aktivisme daripada beasiswa".
Perubahan ini, kata pemerintah, berguna untuk memerangi antisemitisme di kampus-kampus setelah serangkaian insiden besar di seluruh negeri sebagai tanggapan terhadap perang Israel-Hamas di Gaza.
Baca Juga: California Ingin Ke luar dari Amerika Serikat, Perlawanan terhadap Trump?
Tulisan: Aribowo
Baca Juga: Trump Bakal Deportasi Mahasiswa Asing yang Terlibat Aksi Pro-Palestina
Editor : Pahlevi
