Optika.id - Indikasi terjadinya perpecahan politik antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum PDI Perjuangan semakin kuat belakangan ini. Yang terbaru, dalam acara Bulan Bung Karno di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) pada Sabtu (24/6/2023) lalu, Jokowi tidak mengunggah foto acara konsolidasi akbar PDI Perjuangan.
Baca Juga: Prabowo Disarankan Putuskan Hubungannya dengan Jokowi!
Pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas), Andi Yusran, menganalisis bahwa fenomena perpecahan antara Jokowi dan Megawati dapat ditunjukkan dari perilaku politik Jokowi dalam mendukung Prabowo sebagai calon presiden.
Menurut Andi, ada dua faktor yang menjelaskan fenomena ini. Pertama, dari perspektif realis, Jokowi tentu memiliki kepentingan politik kekuasaan setelah masa jabatannya berakhir. Artinya, Jokowi perlu membangun dinasti politik dari keluarganya, seperti Gibran, Kaesang, dan Bobby.
Baca Juga: Jokowi Sudah Layak Disandingkan dengan Pemimpin Korup di Dunia?
"(Jokowi) perlu mendapatkan dukungan patron dari calon presiden baru yang menggantikannya, dan kemungkinan besar itu bisa didapatkan dari Prabowo," jelas Andi Yusran pada hari Rabu (5/7/2023).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Faktor kedua, dari perspektif ekonomi politik. Tidak bisa dipungkiri bahwa Jokowi, keluarga, dan kelompok kepentingan yang terlibat di sekitarnya membutuhkan kepastian mengenai kelangsungan bisnis mereka di masa depan. Oleh karena itu, mereka perlu mempertimbangkan kepentingan ekonomi-bisnis dalam pemilihan calon presiden.
Baca Juga: Indikator Jokowi Layak sebagai Nominator Presiden Terkorup Dunia, Apa saja Itu?
"Jokowi tentu membutuhkan calon presiden yang bersikap akomodatif, dan kemungkinan besar hal tersebut dapat dinegosiasikan dengan Prabowo, bukan dengan Ganjar yang sudah memiliki 'kontrak politik' dengan PDIP," tambah Direktur Eksekutif Lanskap Politik Indonesia (LPI) tersebut.
Editor : Pahlevi
