Senator Jakarta Desak Pemerintah Susun Blueprint Anti Perundungan

Optika.id - Ketua DPD RI, Fahira Idris, menyoroti kekhawatiran serius terkait maraknya kasus perundungan atau bullying di kalangan pelajar. Ia menekankan bahwa masalah ini tidak dapat diatasi hanya dengan peraturan menteri biasa dan membutuhkan pendekatan yang lebih luas serta terstruktur.

Fahira Idris menganggap perundungan sebagai masalah yang rumit dan melibatkan berbagai sektor, terutama karena pelaku dan korban adalah anak-anak. Ia mengusulkan pemerintah untuk mengembangkan sebuah blueprint anti perundungan yang merinci rencana aksi nasional secara komprehensif. Blueprint ini harus disusun melalui partisipasi semua pemangku kepentingan dan diawasi oleh presiden.

Baca Juga: KPPPA Minta Kasus Perundungan Sekolah Internasional Binus Diselesaikan dengan UU Pidana Anak

"Saya meminta pemerintah menyusun blueprint anti perundungan yang memuat rencana dan aksi yang terstruktur, terperinci, konkret dan implementatif, hingga kepada detail kegiatan," tegas Fahira Idris, pada Minggu (01/10/2023).

Baca Juga: Bullying Terjadi Lagi, FSGI: Sekolah Tak Boleh Cuci Tangan dan Main Aman

"Termasuk teknis pelaksanaannya, di mana sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat, menjadi yang terdepan dalam implementasinya." Pungkasnya.

Senator Jakarta tersebut juga menganggap bahwa kasus-kasus perundungan yang semakin parah dan kekerasan yang tidak masuk akal yang dilakukan oleh pelajar menunjukkan urgensi dari blueprint anti perundungan ini. Ia berpendapat bahwa blueprint tersebut akan membantu guru dan orang tua untuk memahami masalah perundungan secara lebih mendalam.

Baca Juga: Faktor, Penyebab dan Pencegahan Perundungan di Sekolah

Kasus-kasus perundungan di kalangan pelajar, seperti yang terjadi baru-baru ini di Cilacap, Jawa Tengah, yang terekam dalam video yang viral di media sosial, semakin memperlihatkan perlunya tindakan konkret dan komprehensif dalam menangani masalah ini.

Editor : Pahlevi