Optika.id - Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo menjelaskan jika korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah kian meningkat seiring dengan desentralisasi yang dilakukan sejak awal tahun 2000-an.
Hal tersebut dikarenakan desentralisasi memberikan ruang kekuasaan baru kepada elite daerah yang termasuk kepala daerah dan DPRD untuk mengambil berbagai keputusan strategis sekaligus mengelola sumber daya publik di daerah.
Baca Juga: Firli Mangkir Panggilan Polda, ICW Desak Ketua KPK Patuhi Proses Hukum
Muncul persoalan, desentralisasi yang dilakukan di Indonesia itu hanya sebatas desentralisasi administratif, kata Adnan dalam webinar pada Senin (7/11/2022).
Dia menjelaskan jika praktik desentralisasi di Indonesia saat ini tidak dibarengi dengan desentralisasi politik masyarakat. Akibatnya, ruang untuk masyarakat terlibat serta berpartisipasi menuntut akuntabilitas dan harus mengawasi jalannya pemerintahan.
Sedangkan, pada saat yang sama, instrumen-instrumen untuk melakukan kontrol atau yang digunakan dalam menjalankan fungsi kontrol pemerintahan itu masih lemah, bahkan sampai saat ini.
Kalau kita melihat figur dari kasus-kasus korupsi di kepala daerah, jumlahnya sudah ratusan. Namun, jumlah ratusan itu saya kira belum mencerminkan situasi sebenarnya, ujar Adnan.
Baca Juga: Mahfud Tahu Lebih Dulu SYL Tersangka, ICW Sempat Kaget!
Dia menyebut jika saat ini praktik korupsi yang tersebar dimana saja sudah seperti fenomena puncak gunung es. Selalu tampak bagian atasnya, namun pada bagian bawahnya jauh lebih dahsyat. Sekaligus begitu mudah kita lihat dari sesuatu yang sederhana.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
misalnya saja, terkait pelayanan publik yang dinilai buruk di suatu daerah. Dia mengatakan jika hal tersebut merupakan permasalahan dari pemerintah daerah. Kemudian, hal tersebut juga bisa direfleksikan sebagai adanya disorientasi rencana pembangunan.
Disorientasi rencana pembangunan biasanya juga dipicu oleh faktor adanya perilaku rent seeking dalam pengambilan keputusan di tingkat elite politik daerah dengan mitra atau pihak ketiga. Pihak ketiga dalam hal ini tentunya adalah pengusaha.
Baca Juga: ICW: Parpol Harus Coret Nama Bakal Caleg yang Pernah Korupsi!
Reporter: Uswatun Hasanah
Editor: Pahlevi
Editor : Pahlevi
