Optika.id - Adanya ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold 20 persen berpotensi menyuburkan oligarki yang bercokol di Indonesia. Oleh sebab itu, perubahan sangat diperlukan untuk menghancurkan tirani oligarki yang menyandera dan mengendalikan kekuasaan.
Hal tersebut disampaikan oleh Syahganda Nainggolan selaku Ketua Lembaga Kajian Publik Sabang Marauke Circle, pada diskusi publik Simpul Jaringan Umat Institute (Sijarum Institute) bertajuk Dialog Kebangsaan Koalisi Rakyat untuk Poros Perubahan pada Selasa (28/6/2022).
Baca Juga: Pakar Soal Kaesang Gabung PSI, Apa Katanya?
Kita butuh perubahan. Kita harus menghancurkan tirani yang mengekang demokrasi pada PT20 persen sehingga oligarki mengontrol kita terus menerus, tegasnya.
Dirinya berterimakasih sebab masih ada Lembaga Negara seperti DPD RI yang sampai saat ini diklaim terus berjuang untuk rakyat. Sebab, menurut Syahganda pasca Indonesia merdeka, negeri ini masih terjebak pada persoalan yang sama seperti masa kolonialisme penjajahan Belanda saat itu.
Kala Belanda berkuasa, Soekarno dengan lantang mempertanyakan dalam pengadilan kolonialisme tahun 1930 mengapa negerinya tidak boleh mempunyai kebebasan sebagaimana kebebasan yang dirasakan oleh Belanda. Dia mempertanyakan apakah Indonesia tidak boleh menikmati kekayaannya sendiri yang dihasilkan dari Bumi Pertiwi.
"Soekarno juga bilang, mengapa kalian mengesahkan aturan untuk buruh tani kami dengan upah yang rendah," tegas Aktivis Senior ini.
Rupanya, menurut Syahganda, apa yang terjadi pada saat sebelum Indonesia merdeka itu kembali kita rasakan saat ini.
Syahganda memaparkan, 93 tahun setelah Bung Karno mempertanyakan kebingungannya di hadapan pengadilan Belanda tersebut, sekarang malah terjadi lagi. Dia menegaskan jika Indonesia saat ini tidak punya demokrasi dan kemakmuran untuk rakyat. Dia menambahkan, saat ini Indonesia berada pada situasi kolonialisme dan rawan diadu domba.
Saat ini, tak ada sama sekali perubahan berarti seperti yang dialami Bung Karno dahulu. Penguasa, tuturnya, dalam konteks feodalisme hanya memikirkan kalangan dan keluarga mereka saja.
Baca Juga: Pilihan Politik Gen-Z di 2024, Pakar Politik: Sosok Cawapres Jadi Penentu
Inilah problem struktural. Maka, kita butuh perubahan untuk menghancurkan tirani oligarki yang mengendalikan pemerintahan kolonial sekarang. Ini namanya post-kolonialism. Kolonial selalu menstigma rakyat itu bodoh dan mereka akan tetap berkuasa," kata Syahganda.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Baginya, hal inilah yang menjadi masalah Indonesia pascareformasi. Di antaranya ada problem kemiskinan struktural yang menjadi masalah krusial. Misalnya, di Palembang, kemiskinan hanya turun 0,19 persen dari 12,98 persen.
Apa yang mau dibanggakan. Negara ini sedang mempertahankan kemiskinan rakyatnya," tutur Syahganda.
Oleh karenanya, Syahganda menilai perubahan harus segera dilakukan. Bangsa Indonesia harus kembali kepada demokrasi Pancasila.
Baca Juga: Pakar Politik: Isu Soal Lingkungan Masih Terkubur Politik
Maka, perlu ada poros. Poros kita gerakkan hingga ke pelosok daerah," kata Syahganda.
Reporter: Uswatun Hasanah
Editor: Pahlevi
Editor : Pahlevi
