Optika.id - Retreat yang diadakan Presiden RI Prabowo Subianto dengan beberapa kepala daerah di Magelang bukan menjadi tolok ukur keselarasan antara kepala daerah dan pemerintah pusat, dalam hal ini adalah presiden. Hal tersebut dikatakan oleh Fahrul Muzaqqi Pengamat Politik dari Universitas Airlangga (Unair).
Menurut Fahrul ketika kepala daerah yang berasal dari PDIP mengikuti arahan Megawati untuk tidak mengikut retret, ke depannya tidak akan membuat kebijakan pemerintah pusat dan kepala daerah tidak terhubung.
Baca Juga: Megawati: Harusnya Kekuasaan di Indonesia Tidak Untuk Menekan Rakyatnya Sendiri, Termasuk PDIP!
"Mungkin sebagian kepala daerah yang berasal dari PDIP itu tidak berangkat gitu. Saya rasa itu, tidak menjamin ke depannya kemudian antara kepala daerah dengan Presiden itu lantas tidak tersambung," kata dosen departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Politik Ilmu Sosial (FISIP) Unair ini pada Optika.id, Sabtu (22/2/2025).
Fahrul mengatakan, tingkat keberhasilan retreat bukan pada keikutsertaan kepala daerah dalam kegiatan itu, tapi adanya tindakan lanjutan setelahnya.
"Jadi kalau kita mau serius ya seharusnya retreat itu ada tindak lanjutnya. Apakah pasca-retreat kepala daerah bisa menerjemahkan kebijakan dari pusat ataukah tidak. Tapi kalau setelah itu (retreat) tidak ada tindakan lanjutnya ya, saya rasa tidak terlalu signifikan pengaruhnya ya," jelasnya.
Sementara itu, di antara 503 kepala daerah yang direncanakan mengikuti retreat, terdapat pasangan Eri Cahyadi-Armuji Wali kota dan Wakil Wali Kota Surabaya. Mereka berdua juga kader dari PDIP.
Fahrul melihat, bisa jadi saat ini pasangan Eri-Armuji terbebani secara psikologis. Di satu sisi, mereka berdua adalah kader PDIP.
Sementara sisi lain, kemenangan keduanya dapat memimpin kembali Kota Surabaya, karena dukungan dari seluruh partai politik, yang hampir 50 persennya juga pengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
"Jadi memang beliau terjun ke dunia politik itu melalui kendaraan PDIP, sehingga di situ bisa dipahami ketika misalnya ada beban psikologis maupun beban moral, setelah Megawati menginstruksikan kepala daerah tidak mengikuti retret gitu," ungkapnya.
Fahrul mengatakan, jika memang Eri-Armuji tidak mengikuti kegiatan retreat dari sisi politiknya masih bisa dipahami.
"Jadi saya rasa Pak Eri dan Pak Armuji ketika tidak mengikuti retret itu kita bisa pahami ya memang beliau berdua itu kader PDIP. Itu dari sisi politisnya di situ ya," tandasnya
PDIP Tunjukkan Kekuatannya
Fahrul juga menyebut, PDIP sedang menunjukkan kekuatannya kepada pemerintah dan publik.
"Itu menunjukkan power dan sisi istimewa PDIP dan Bu Mega. Langkah politik dengan meminta kepala daerah PDIP menunda retreat, saya rasa sebagai bentuk sisi kharismatik PDIP dan Megawati yang ingin ditunjukkan ke pemerintah juga publik," katanya.
Fahrul menyebut, instruksi Megawati sebagai simbol ke pemerintah bahwa PDIP masih memiliki kekuatan besar, meski sudah tidak menjadi penguasa di tingkat eksekutif.
"Di sisi lain, itu menunjukkan secara simbolis bahwa PDIP ini masih memiliki taring, masih memiliki kekuatan yang tidak bisa diabaikan dalam artian situasi pasca penetapan tersangka Sekjen Hasto, lantas ada langkah politik mengejutkan dengan menunda retreat," jelasnya.
"Secara simbolis PDIP dan Megawati ingin menunjukkan PDIP partai besar dan memiliki kekuatan besar," tambahnya.
Menurut Fahrul, instruksi Megawati juga untuk sebagai ajang adu kekuatan ke pemerintah bahwa PDIP masih bisa memainkan isu-isu dan dinamika politik di tingkat nasional.
Baca Juga: PDI-P All Out Menangkan Risma-Gus Hans di Pilkada Jatim
"Jadi Megawati ingin menunjukkan bahwa PDIP bukan partai sembarangan dan punya taring serta berpengaruh besar, bahkan masih mampu memainkan ritme politik nasional yang berlangsung," ungkapnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Fahrul menambahkan, saat ini Prabowo menjadi sosok sentral sebagai penengah antara konflik berkepanjangan antara PDIP dan Jokowi
"Apakah ke depan ada counter attack dari PDIP kepada pemerintahan Prabowo-Gibran, di sini saya melihat figur Pak Prabowo jadi sosok yang punya peran untuk menyeimbangkan di antara konflik PDIP dan Jokowi. Prabowo di tengah-tengah, dan patut kita nanti langkah apa yang nantinya akan diambil Prabowo termasuk kaitannya pemerintahannya ke depan bersama PDIP," tandasnya.
Diketahui, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan semua kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan menunda kegiatan retreat yang diadakan pemerintah di Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Megawati Soekarnoputri Ketua Umum PDI Perjuangan menginstruksikan agar kepala daerah yang juga kader partai, untuk tidak mengikuti kegiatan retreat pada 21 hingga 28 Februari 2025. Perintah ini dikeluarkan usai Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan oleh KPK karena kasus buron Harun Masiku.
"Diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan, sebagai berikut: 1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025," tulis poin pertama instruksi tersebut.
Megawati meminta para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari partainya menghentikan perjalanan ke Magelang, jika sudah telanjur menuju area retreat. "Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang, untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," lanjutan isi poin pertama instruksi Megawati.
Poin kedua, Megawati meminta para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP selalu mengaktifkan alat komunikasi. Megawati juga meminta mereka siaga terhadap panggilan pihak partai.
"2. Tetap berada dalam komunikasi aktif dan standby commander call," bunyi poin kedua. Surat ini ditandatangani oleh Megawati dan dicap stempel lambang PDIP.
Respons Jokowi
Baca Juga: Ahmad Muzani: Megawati Dipastikan Tak Bisa Hadiri Pelantikan Prabowo-Gibran
Instruksi dari Megawati itu direspons oleh Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Saat ditanya mengenai pandangannya terkait perintah Megawati tersebut, Jokowi menyebut retreat kepala daerah merupakan urusan pemerintah.
"Ini kan urusan pemerintahan, yang diundang kepala daerah, yang mengundang Presiden," kata Jokowi dilansir detikJateng, Jumat (21/2/2025).
Jokowi menganjurkan semestinya kepala daerah yang sudah dilantik tetap hadir. Mantan kader PDIP ini mengingatkan para kepala daerah ini dipilih langsung oleh rakyat bukan untuk kepentingan yang lain.
"Ya mestinya hadir, datang, karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara bukan untuk yang lain. (Melihat situasi seperti ini) Ya biasa," ujar dia.
Tanggapan DPP PDIP
Ketua DPP PDIP Bidang Sumber Daya, Said Abdullah, kemudian menanggapi pernyataan dari Jokowi. Said mengatakan instruksi Megawati merupakan urusan internal partainya.
"Ya ini soal partai lah ya, urusan internal, bukan urusan orang luar," kata Said yang menjabat Ketua DPP PDIP Bidang Sumber Daya saat diwawancarai di kediaman Megawati, Jl. Teuku Umar No. 27A, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2025).
Said tak merespons lebih jauh pernyataan Jokowi yang dulunya kader PDIP. Said hanya menyebut dirinya akan mendapatkan tugas tanpa memerincinya.
"Mudah-mudahan saya dikasih tugas Ibu, ini ada acara, ya oke ya," kata Said Abdullah.
Editor : Pahlevi
