Optika.id - Sekretaris Jenderal PDIP mengonfirmasi bahwa terdapat upaya lobi dari salah satu menteri dalam Kabinet Indonesia Maju untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode. Wacana ini disebut sebagai salah satu penyebab ketidakharmonisan hubungan antara Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Jadi saya sendiri mengalami itu. Jadi ketika saat itu saya sedang nyekar di makam Bung Karno Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big data-nya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau 3 periode," kata Hasto di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (27/10).
Baca Juga: Hasto: Pencalonan Gibran Pembangkangan Konstitusi
"Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan, ya sebagai permintaan Pak Lurah," sambungnya.
Hasto tidak secara eksplisit mengungkapkan identitas menteri tersebut, tetapi berdasarkan catatan, Menko Marves Luhut Pandjaitan adalah menteri pertama yang menyatakan memiliki data besar untuk mendukung perpanjangan masa jabatan presiden.
Hasto menyatakan bahwa PDIP dengan tegas menolak wacana tersebut. PDIP, menurutnya, patuh terhadap konstitusi, yang membatasi masa jabatan presiden hanya selama dua periode.
Baca Juga: Jawab Tudingan Cawapres Mahfud MD Rangkap Jabatan, Sekjen PDIP Seret Nama Prabowo dan Gibran
"Kami mendengar itu. Maka kemudian karena PDIP ini juga lahir dengan semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada Konstitusi. Maka PDIP bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PDIP," katanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hasto menegaskan bahwa apa yang dia sampaikan adalah fakta yang sebenarnya terjadi. Dia mengatakan bahwa keinginan untuk tiga periode diprakarsai oleh beberapa ketua partai atas dasar permintaan Jokowi, yang sering disebut sebagai 'Pak Lurah'.
"Jadi, berbagai upaya yang dilakukan oleh beberapa ketua umum, saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa dikroscek, saya pertanggungjawabkan secara politik hukum dan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, di hadapan Rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada melalui pihak-pihak lain yang kemudian disuarakan ke PDIP," kata dia.
Baca Juga: Hasto: TNI Adalah Patriot Negara Indonesia
Meskipun PDIP dilobi oleh berbagai pihak, Hasto menegaskan bahwa partainya tetap konsisten dengan aturan dalam UUD 1945.
"Tapi sikap kami adalah konsisten di dalam menempatkan konstitusi sebagai rule of the game yang sangat fundamental yang harus kita ikuti," tandas Hasto.
Editor : Pahlevi
